undang undang tentang kepolisian. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia. undang undang tentang kepolisian

142. bahwa. C. Penggantian Undang – undang Kepolisian C. B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah…. Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangPolisi yang bersangkutan, serta perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. PERPOL NO. Undang-Undang No. Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi UU Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu materi termasuk dalam soal akademik pengetahuan umum masuk Bintara POLRI. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);. TENTANG. c. _____, Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Ibu Lisnawaty W. kepri. U. Dalam Undang-Undang Kepolisian No. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan. C. Kamis 28 September 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Mengingat : 1. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Kompolnas diatur dengan Perpres 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Pengaturan mengenai tata tertib berlalu lintas di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. Ulasan Lengkap. 13, LN. Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitan ini menggunakan pendekatan normatif untuk menjelaskan peran polisi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002. Reformasi TNI dan Polri. 9, BN. Download Free PDF View PDF. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga UU No. Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. Menegakkan hukum, c. Tutup. PEMBIAYAAN 8. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. 5 TH 2021 : TTG PENERBITAN DAN PENANDAAN SIM. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah bunyi Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. VII/MPR/2000. b. UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedudukan dan peran fungsiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang bukti ini ditahan atau dilakukan penyitaan untuk keperluan pemeriksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 245 , TLN NO. Kata kunci: Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketertiban Masyarakat. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIZINAN,. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Dapat menggunakan hak pilih dan dipilih. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. 2. Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tentang Kami. Pendahuluan Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang. 12 10. 7 Dalam penelitian ini,. id-Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan. 2 Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggotaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan UU No. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undangundang. 28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai kepolisian juga dapat dilihatPeran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : a. 7 Tahun 2012Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 UU Kepolisian: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;Undang-Undang No. Pasal 16. Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 00. Indonesia No. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi. Video lainnya . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . D. 1. 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 . Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan. id. ” (Pasal 6 ayat (2). 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 11 Ibid . Ulasan Lengkap. Wewenang Kepolisian dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu : Pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Kedua, selaras dengan kewajiban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang didalamnya dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawahUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. Gagasan tersebut disampaikan oleh Fraksi PPP. Peraturan Kapolri tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Time. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 6. Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Event. polisi tidak terlepas dari peran penegakan hukum dalam hal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Tutup. TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sementara Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. I. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Dara Indrawati). Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. NOMOR 30 TAHUN 2021 : TTG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. NO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. kepri. kitab suci atau simbol keagamaan. Ketetapan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 1 berkas 79. No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. BERIKUT CONTOH SOAL TAHUN 2013 SOAL TENTANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiPertimbangan hukum memorandum of understanding terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya dan peraturan lainnya yang terkait. Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang No. Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Mengingat: 1. 00 WIB - 16. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar setiap orang mengetahuinya. Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan. Tugas dan wewenang Polri diatur dalam dokumen sah Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ini ditetapkan Kapolri Idham Aziz dan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Wkatjahjana di Jakarta pada 5 Agustus 2020. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. BAB II. 2004/ No. Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN POLISI 110. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2. D. 6. Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengertian Polisi Dan Penegakan Hukum A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :Polri merupakan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar. Sebagai informasi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi. Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Selain wewenang umum, kepolisian juga memeliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. U. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas. Berisi tentang Perizinan senjata api organik Polri, perizinan senjata api non organik Polri/TNI, Perizinan Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api, CATATAN:A. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. MH selaku pembimbing I. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 menjelaskan hal yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan lainnya. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP. Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan. mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Mengingat 1. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Undang-undang No. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output yang maksimal.